Hardiknas 2026, Binsar Simarmata Soroti Penutupan 85 SD Negeri di Medan: Pendidikan Harus Menjadi Prioritas
BHINNEKANEWS, MEDAN – Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 menjadi refleksi bagi berbagai pihak terhadap kondisi dunia pendidikan, termasuk di Kota Medan. Anggota Komisi II DPRD Kota Medan, Binsar Simarmata, menyampaikan keprihatinannya atas masih adanya persoalan yang dinilai menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan, salah satunya penutupan sejumlah sekolah dasar negeri akibat minimnya jumlah peserta didik.
Hal tersebut disampaikan Binsar Simarmata saat dimintai tanggapannya terkait peringatan Hardiknas 2026, Minggu (3/5/2026).
Menurut politisi Partai Perindo tersebut, Hari Pendidikan Nasional seharusnya tidak hanya diperingati sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas dan arah pembangunan pendidikan.
“Hardiknas bukan sekadar perayaan tahunan, tetapi momentum untuk melihat sejauh mana pembangunan pendidikan telah berjalan dan menjawab berbagai tantangan yang ada,” ujarnya.
Binsar menyoroti data Dinas Pendidikan Kota Medan yang menunjukkan bahwa pada Tahun Ajaran 2024/2025 sebanyak 142 Sekolah Dasar Negeri (SDN) diregruping atau digabung menjadi 57 sekolah, sehingga terdapat 85 SDN yang tidak lagi beroperasi secara mandiri. Kebijakan tersebut dilakukan dengan berbagai pertimbangan, di antaranya jumlah peserta didik yang minim, keterbatasan sarana, serta pemerataan distribusi tenaga pendidik.
“Alasannya karena jumlah murid sedikit, sarana belum memadai, dan pemerataan guru. Bahkan ada sekolah yang tidak lagi memiliki murid,” kata Binsar.
Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius, mengingat sektor pendidikan selama ini memperoleh alokasi anggaran yang besar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, besarnya dukungan anggaran seharusnya mampu mendorong peningkatan kualitas pendidikan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri.
Binsar membandingkan kondisi tersebut dengan sekolah swasta yang mampu berkembang meski membangun sarana pendidikan secara mandiri dan mengandalkan pembiayaan operasional dari peserta didik.
“Ini menjadi bahan evaluasi bersama. Sekolah negeri telah didukung berbagai fasilitas dan anggaran pemerintah, sehingga perlu dicari penyebab mengapa minat masyarakat di beberapa sekolah masih rendah,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi II DPRD Kota Medan, Binsar berharap pemerintah melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap kebijakan pendidikan, mulai dari pemerataan kualitas sekolah, peningkatan mutu tenaga pendidik, hingga penguatan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri.
Menurutnya, peringatan Hardiknas harus menjadi momentum untuk menghadirkan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga seluruh anak di Kota Medan memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing.
“Harapan kita, anggaran pendidikan yang dialokasikan setiap tahun benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di Kota Medan,” pungkasnya.
