Ketua Komisi IV DPRD Medan Minta Dishub Tidak Persulit Warga Akibat Pembatas Jalan
MEDAN, Bhinnekanews – Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak SH, menyoroti keberadaan pembatas jalan di sejumlah titik yang dinilai menyulitkan masyarakat.
Beberapa ruas jalan yang menjadi sorotan di antaranya Jalan Karya Wisata, Jalan Sisingamangaraja, dan Jalan Letda Sujono.
“Ada laporan dan keluhan dari masyarakat terkait penutupan pembatas jalan di Kecamatan Medan Johor, khususnya di Jalan Sisingamangaraja. Penutupan itu membuat warga harus memutar lebih jauh, sehingga menimbulkan keberatan,” ujar Paul saat Rapat Evaluasi Kerja Triwulan IV Komisi IV DPRD Medan bersama Dinas Perhubungan Kota Medan, Senin (5/1/2026).
Ia juga menyoroti pemasangan median jalan di Jalan Letda Sujono yang dinilai tidak efektif meskipun telah dilengkapi lampu lalu lintas.
“Meski sudah digunakan lampu merah, kondisinya tidak berjalan optimal. Akhirnya masyarakat tetap harus memutar, yang justru menambah kemacetan dan memakan badan jalan,” katanya.
Menurut Paul, kondisi tersebut tidak tepat karena berdampak pada terganggunya arus lalu lintas, termasuk bagi masyarakat yang melintas dari Tembung menuju Kota Medan.
“Seharusnya jika masalahnya hanya karena faktor tertentu seperti keberadaan ‘Pak Ogah’, jangan masyarakat yang dikorbankan. Bahkan saat saya hendak ke Bandara Kualanamu melalui tol, waktu tempuh jadi lebih lama,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Suriono, menjelaskan bahwa di Jalan Karya Wisata telah dilakukan pembukaan median di beberapa titik, seperti di depan Kompleks J City dan Taman Cadika.
“Memang ada keluhan dari masyarakat, terutama dari pihak sekolah yang aktivitas siswanya terganggu. Karena itu, kami membuka dua titik median untuk mengakomodasi pergerakan orang, bukan kendaraan,” jelas Suriono.
Terkait kondisi di Jalan Letda Sujono, Suriono menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan lintas instansi, termasuk Balai Jalan Nasional dan Balai Pengelola Transportasi Darat.
“Alternatif awal adalah mengaktifkan kembali lampu lalu lintas di bawah terowongan. Namun saat itu belum ada alokasi anggaran, sehingga solusi sementara adalah pemasangan median,” ujarnya.
Meski demikian, Paul Simanjuntak tetap meminta Dinas Perhubungan Kota Medan untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut agar tidak merugikan masyarakat.
“Jika di satu titik kebijakan itu tidak efektif, kenapa tidak diperbaiki. Ini demi kenyamanan masyarakat,” pungkasnya.
(Agung)
