Tia Ayu Anggraini Dukung Wacana Pilkada Dipilih DPRD
MEDAN, Bhinnekanews – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan, Tia Ayu Anggraini S.Kom MH, menegaskan dukungan penuh terhadap wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilakukan oleh DPRD.
Menurutnya, mekanisme tersebut dinilai akan memberikan sejumlah dampak positif bagi masyarakat, salah satunya memperkuat peran DPRD dalam mendorong kinerja kepala daerah sebagai pihak eksekutif.
“Selama ini daya dorong DPRD tidak maksimal, tidak terlalu didengar oleh kepala daerah. Karena dipilih langsung oleh rakyat, kepala daerah hanya merasa bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Padahal fungsi DPRD itu jelas, yaitu mewakili rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh eksekutif, baik dari sisi anggaran maupun kebijakan,” ucap Tia Ayu kepada Sumut Pos, Jumat (9/1/2026).
Ia menjelaskan, apabila kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka lembaga legislatif tersebut akan memiliki kekuatan lebih dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan daerah.
“DPRD juga akan punya daya dorong yang lebih kuat untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil oleh kepala daerah sebagai kebijakan yang pro terhadap rakyat,” ujarnya.
Selain itu, Tia Ayu menilai sistem Pilkada langsung berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat, terutama antara kelompok pendukung yang menang dan kalah.
“Pemilihan langsung ini menimbulkan pecah belah antara pemenang maupun yang kalah. Contohnya sampai saat ini masih adanya sebutan ‘anak abah’, ‘gemoy’ dan sebutan lainnya. Itu semua dampaknya sampai ke pemilihan gubernur, bahkan bupati dan wali kota. Bila dipilih oleh DPRD, maka persatuan di tengah-tengah masyarakat akan lebih terjaga,” katanya.
Ia juga menyoroti tingginya biaya dalam pelaksanaan Pilkada langsung, baik yang ditanggung pemerintah maupun pasangan calon.
“Biaya kampanye ataupun pemilihan itu terlalu mahal, alhasil paslon yang menang akan mencari cara untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan selama kampanye. Inilah yang membuat banyaknya korupsi di kalangan kepala daerah. Kepala daerah korupsi APBD untuk mengembalikan biaya kampanye, masyarakat yang menanggung kerugiannya,” tegasnya.
Tia Ayu menambahkan, sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi terhadap sistem Pilkada langsung.
“Kita melihat Pilkada langsung lebih banyak memberikan mudharat, maka hal ini patut untuk dievaluasi. Yang jelas ini untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan elit politik atau pihak-pihak lainnya,” pungkasnya.
(Agung)
