Sri Rezeki Usulkan Sistem Satu KK Satu Pembeli untuk Cegah Aksi Borong di Pasar Murah
BHINNEKANEWS, Medan – Anggota Komisi III DPRD Kota Medan, Sri Rezeki, menyarankan penerapan sistem satu Kartu Keluarga (KK) satu pembeli dalam pelaksanaan Pasar Murah guna mencegah aksi borong oleh oknum tertentu.
Menurutnya, program Pasar Murah yang digelar Pemerintah Kota di 151 kelurahan harus benar-benar tepat sasaran agar mampu membantu masyarakat sekaligus menekan inflasi menjelang bulan Ramadan di Medan.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi jadwal pelaksanaan agar masyarakat tidak kecewa akibat kehabisan stok saat datang ke lokasi.
“Pasar murah ini untuk masyarakat karena bersumber dari APBD, dengan anggaran lebih dari Rp4 miliar. Karena itu harus tepat sasaran. Jadwal juga harus jelas agar masyarakat tidak kecewa. Misalnya, dalam satu KK hanya satu orang yang bisa membeli, supaya merata dan tidak ada aksi borong,” ujarnya, Senin (16/2/2026).
Politisi PKS tersebut juga mengingatkan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kota Medan agar menjalankan kegiatan secara transparan serta meningkatkan pengawasan agar tidak terjadi praktik penyimpangan di lapangan.
“Kita tidak ingin kejadian tahun lalu terulang, di mana ada ‘permainan’ dalam distribusi hingga berujung pemeriksaan beberapa lurah oleh Inspektorat. Pengawasan harus diperketat untuk menutup celah kecurangan,” tegasnya.
Ia juga meminta Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memberikan peringatan tegas kepada petugas di lapangan agar memastikan distribusi berjalan adil dan tepat sasaran.
Selain itu, Sri Rezeki menegaskan bahwa pihaknya di Komisi III DPRD akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pasar Murah. Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam mengawasi jalannya program tersebut.
“Jika ada indikasi kecurangan atau penyelewengan, masyarakat diharapkan segera melaporkannya ke pihak berwenang atau melalui kanal pengaduan resmi pemerintah,” ujarnya.
Diketahui, Pemko Medan menggelar Pasar Murah mulai 12 Februari hingga 12 Maret 2026 yang tersebar di 151 kelurahan, dengan total subsidi lebih dari Rp4 miliar untuk menekan harga kebutuhan pokok, termasuk penyediaan beras hingga 430 ton.
(Agung)
