Fraksi PDI-P Tolak Wacana Pilkada Dipilih DPRD
MEDAN, Bhinnekanews – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Robi Barus SE M.AP, menegaskan bahwa wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat dan dikembalikan kepada DPRD merupakan kemunduran dalam demokrasi.
Menurutnya, wacana tersebut juga dinilai sebagai upaya merampas kebebasan rakyat dalam menentukan pemimpin daerahnya.
Untuk itu, Robi Barus menyatakan bahwa PDI Perjuangan secara tegas menolak gagasan tersebut dan meminta agar sistem Pilkada langsung oleh rakyat tetap dipertahankan.
“Wacana Pilkada dipilih oleh DPRD merupakan kemunduran demokrasi, merampas hak pilih rakyat. Sikap PDI-P tegas, kami menolak segala hal yang mengkerdilkan nilai-nilai demokrasi di negeri ini,” ucap Robi Barus kepada Sumut Pos, Jumat (9/1/2025).
Ia menambahkan, tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk mengalihkan mekanisme Pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat ke DPRD, termasuk alasan efisiensi anggaran.
“Tidak ada alasan yang dapat membenarkan itu, termasuk soal besarnya anggaran dan alasan-alasan lainnya, sebab tidak ada hal yang lebih berharga dari menjaga nilai-nilai demokrasi bangsa dan memberikan kebebasan bagi rakyat dalam memilih pemimpinnya,” ujarnya.
Robi juga mengingatkan bahwa rakyat Indonesia telah melalui perjuangan panjang untuk menghadirkan sistem pemilihan langsung, baik dalam pemilihan presiden maupun kepala daerah.
“Perjuangan itu harus kita ingat dan kita hargai, semua itu tidak lain hanya untuk memperjuangkan hak rakyat dalam memilih pemimpinnya. Rakyat punya hak untuk memilih wakil rakyat, rakyat juga punya hak memilih pemimpinnya, baik itu pemimpin negara maupun pemimpin di daerah. Jangan rampas hak rakyat dengan alasan apapun, biarkan rakyat merdeka dengan pilihannya,” tegasnya.
Terkait adanya kepala daerah hasil Pilkada langsung yang terjerat kasus korupsi, ia menilai hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk mengubah sistem.
“Kalau ada tikus di lumbung padi, tikusnya yang kita bunuh, bukan lumbung padinya yang kita bakar. Intinya memang tidak ada kebijakan yang sempurna, tetapi tidak ada kesalahan yang lebih besar dari merampas hak rakyat,” pungkasnya.
(Agung)
