Bupati Samosir Apresiasi Kunjungan BPK Sumut, Dorong Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah
SAMOSIR – Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, S.T. menyambut baik kunjungan kerja Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara ke Kabupaten Samosir.
Kunjungan tersebut dirangkaikan dengan Rapat Peningkatan Tata Kelola Keuangan Daerah, yang digelar di Aula Kantor Bupati Samosir, Senin (5/5).
Turut hadir dalam kegiatan itu Kabid Sumut I BPK Perwakilan Sumut Mikael Pangihutan H. Togatorop, Kabid Sumut II Ranni Agriadi, Kabid Sumut III Khairul Aulad, Kasubbag Humas dan TU Andri Nurjihadi Putera, serta tim pemeriksa BPK Sumut. Dari pihak Pemkab Samosir, hadir para Staf Ahli Bupati, Asisten, dan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Bupati Vandiko mengucapkan terima kasih atas kunjungan Kepala BPK RI Perwakilan Sumut beserta jajaran yang tidak hanya melakukan audit terperinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, tetapi juga memberikan pembinaan serta penguatan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan daerah.
“Kami berterima kasih karena BPK Perwakilan Sumut tidak hanya melakukan audit, tetapi juga memberikan pembelajaran langsung kepada jajaran kami. Besar harapan kami, setelah tujuh kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pemkab Samosir dapat mempertahankan prestasi tersebut untuk kedelapan kalinya,” ujar Vandiko.
Ia menekankan pentingnya kerja sama seluruh OPD dalam mendukung proses pemeriksaan agar berjalan baik dan transparan.
“Kami harap seluruh jajaran dapat memberikan data yang akurat dan terbuka. BPK juga kami mohon terus memberikan arahan agar setiap kekurangan di masa lalu tidak terulang,” tambahnya.
Bupati Vandiko juga menegaskan bahwa setiap program daerah harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan visi-misi pembangunan Kabupaten Samosir yang berdaya saing dan berkeadilan.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang, dalam arahannya menegaskan bahwa BPK adalah lembaga independen yang menjalankan pemeriksaan secara profesional, objektif, dan bebas dari intervensi.
“BPK bekerja secara independen dan profesional. Kami berharap seluruh pimpinan OPD dapat menyajikan data dengan jujur dan lengkap sesuai kebutuhan pemeriksaan. Pengelolaan keuangan yang baik bertujuan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Paula.
Paula menjelaskan, opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.
“WTP adalah jembatan menuju peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan kemiskinan dan pengangguran. Kami berharap seluruh rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti demi pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik,” jelasnya.
Ia menutup arahannya dengan menegaskan pentingnya kolaborasi antara BPK dan pemerintah daerah untuk menegakkan integritas serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
