Ketua Komisi I DPRD Medan Kritik Kinerja Wali Kota Rico Waas, Soroti Penanganan Banjir hingga Jabatan Plt OPD
BHINNEKANEWS, MEDAN – Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Reza Pahlevi Lubis, menyampaikan kritik terhadap kinerja Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas. Menurutnya, sejumlah program prioritas dinilai belum menunjukkan hasil yang signifikan dan masih membutuhkan evaluasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Reza kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (13/4/2026), sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan yang telah berjalan sekitar satu setengah tahun.
Reza menilai berbagai program yang dijalankan Pemerintah Kota Medan sejauh ini belum memberikan dampak yang dirasakan secara luas oleh masyarakat. Menurutnya, masih diperlukan langkah-langkah konkret agar visi dan misi yang pernah disampaikan kepada masyarakat dapat diwujudkan secara nyata.
“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Masyarakat tentu berharap program-program pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang dapat dirasakan,” ujarnya.
Sebagai Ketua Komisi I DPRD Kota Medan yang membidangi urusan pemerintahan, Reza menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai masih menjadi tantangan, di antaranya penanganan banjir serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
Menurutnya, kedua sektor tersebut membutuhkan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Selain itu, Reza juga menyoroti belum definitifnya sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Hingga saat ini, jabatan Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) serta Kepala Dinas Kesehatan masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).
Ia menilai pengisian jabatan definitif penting dilakukan agar proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih optimal.
Reza juga mengaku menerima informasi mengenai rencana pengisian jabatan Kepala Dinas SDABMBK oleh pejabat dari luar Pemerintah Kota Medan. Menurutnya, apabila informasi tersebut benar, proses pengisian jabatan harus tetap mengedepankan kompetensi, profesionalisme, dan pemahaman terhadap persoalan yang dihadapi Kota Medan.
“Yang terpenting adalah pejabat yang ditunjuk memiliki kapasitas dan mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya masalah banjir yang selama ini masih menjadi perhatian,” katanya.
Ia menambahkan, selain dua jabatan tersebut, masih terdapat beberapa posisi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang masih dijabat oleh pelaksana tugas. Kondisi itu dinilai perlu segera dibenahi agar roda pemerintahan berjalan lebih efektif.
Di akhir keterangannya, Reza berharap Pemerintah Kota Medan terus melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh OPD serta mempercepat realisasi program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus memberikan masukan sebagai bagian dari pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
